Bisnis/Bloomberg – 03 Maret 2026 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah izin tambang aktif per Februari 2026 mengalami penurunan menjadi 4.052 izin dari posisi 4.252 izin pada November 2025. Dampak ini terjadi setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemangkasan target produksi batu bara menjadi sekitar 600 juta ton demi untuk menyeimbangkan pasokan dan mengendalikan harga pasar global.
Namun, kebijakan rasionalisasi produksi tersebut memicu konsekuensi serius berupa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi lebih dari 150.000 pekerja di sektor batu bara dan nikel. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memproyeksikan bahwa selisih penurunan produksi dari realisasi tahun lalu ke target baru ini berpotensi mengorbankan lebih dari 100.000 pekerja, sebuah estimasi yang bahkan belum mencakup pekerja di sektor pendukung masyarakat sekitar seperti usaha katering dan penatu.
Gelombang efisiensi ini dipastikan akan menghantam keras sektor jasa pertambangan yang memegang peranan vital karena mengeksekusi 85% hingga 90% operasional tambang batu bara nasional. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) memperkirakan lebih dari 50.000 pekerja di sektor jasa akan terkena imbas langsung, seiring dengan terhentinya operasional sekitar 10.000 unit alat berat. Sebagian besar alat berat yang mangkrak tersebut masih terikat skema pembiayaan kredit (leasing), sehingga dipastikan akan menekan arus kas perusahaan secara ekstrem dan memperburuk kondisi keuangan.
Krisis ketidakpastian kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini juga menjalar luas ke sektor nikel, industri hilirisasi yang menyerap 300.000 pekerja langsung dan 900.000 pekerja pendukung. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkapkan temuan kritis pada salah satu tambang terintegrasi yang mempekerjakan 20.000 pegawai, di mana kuota produksinya dipangkas drastis dari 62 juta menjadi hanya 12 juta ton. Pemotongan ekstrem ini diperkirakan akan membuat kuota perusahaan habis terpakai pada April 2026, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keberlangsungan nasib puluhan ribu pekerja di tambang tersebut.
