Bloomberg – 26 Maret 2026 – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana untuk memberikan “relaksasi terukur” terhadap kuota produksi batu bara dan nikel (RKAB) 2026. Bahlil menekankan bahwa pelonggaran atau revisi naik atas batas produksi ini akan dilakukan secara sangat terbatas dan dengan syarat mutlak: harga komoditas global harus tetap stabil dan berada di level yang menguntungkan. Manuver yang diperkirakan akan difinalisasi oleh Kemenko Perekonomian usai libur Lebaran ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan global, sekaligus memaksimalkan momentum harga tinggi untuk menambal defisit APBN.
Lebih jauh lagi, menyusul rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Bahlil mengungkapkan rencananya untuk menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel guna memastikan penerimaan yang lebih adil bagi negara. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sebelumnya telah gencar mendorong revisi ini, mengklaim bahwa formula HPM yang terlalu rendah telah membuat pengusaha menanggung opportunity loss hingga sekitar US$6,3 miliar (Rp106 triliun) dalam dua tahun terakhir. Selain merevisi harga dasar nikel, pemerintah juga tengah mengkaji usulan APNI untuk mulai memperhitungkan dan mengenakan royalti pada mineral ikutan bernilai tinggi dalam bijih nikel, seperti besi dan kobalt, yang diproyeksikan dapat mendongkrak kas negara secara signifikan dan memungkinkan penambang untuk memproses cadangan kadar rendah.
