Dasar Hukum Kepmen 1827 Th 2018 Lamp I Kepdirjen 308.K/30/DJB/2018 Pengertian Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor…
Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (“Permendag 29/2012”) mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi…
Rahasia bangunan awet dan tahan lama yang dibangun oleh orang-orang suku Maya adalah dari beberapa material yang mereka gunakan. Sejak zaman dahulu, plester, semen, dan beton telah digunakan untuk membuat…
Undang-undang Minerba Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni:menerapkan kaidah teknik pertambangan yang…
Menurut Pasal 113 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Ijin…
Hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pertambangan yang mencakup masalah pengusahaan izin pengelolaan dan…
Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggenjot pembangunan infrastruktur fisik. Salah satu infrastruktur yang digencarkan di berbagai daerah adalah jalan tol. Bahan yang umum digunakan untuk membangun jalan tol…
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengumumkan proyek pengolahan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) di PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah. FABA tak lain adalah limbah dari proses…
REKONSILIASI IUPCNC Tahap INADSUMUTSUMBARRIAUJAMBISUMSELBENGKULULAMPUNGBABELBANTENGORONTALOJABARJATENGDIYJATIMKALBARKALTENGKALTIMKALSELMALUKUMALUTNTBNTTPAPUAPAPUA BARATSULSELSULTENGSULUTSULTRA CNC Tahap II CNC Tahap III CNC Tahap IVCNC Tahap VCNC Tahap VICNC Tahap VII
IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha…
