Industri pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan dunia akan mineral dan batu bara yang makin tinggi. Namun, pertumbuhan sektor ini diiringi oleh kompleksitas regulasi serta tuntutan akan praktik pertambangan yang profesional, berkelanjutan, dan taat hukum. Salah satu aspek krusial yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam operasi pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUJP … Read more
Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan (disingkat IPP) merupakan komponen penting dalam tata kelola pertambangan Indonesia, di mana peran serta regulasi ketat menjadi landasan untuk memastikan aktivitas pengangkutan dan penjualan hasil tambang berlangsung secara legal, transparan, dan akuntabel. Industri pertambangan Indonesia memiliki dampak ekonomi yang vital, namun rentan terhadap praktik ilegal dan tata kelola … Read more
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan badan usaha koperasi sudah bisa mengelola tambang mineral dan batu bara (minerba), termasuk tambang rakyat. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, koperasi kini sudah bisa mengelola sektor tambang seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP Nomor 39/2025) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Ferry menuturkan, … Read more
Kriteria dan Proses Penetapan Penetapan Batur sebagai UNESCO Global Geopark didasarkan pada beberapa kriteria utama yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu: Proses pengajuan status geopark dimulai pada tahun 2008, dengan persiapan dokumen dan evaluasi oleh UNESCO. Setelah melalui proses panjang, Batur resmi diakui sebagai anggota Global Geoparks Network (GGN) pada 20 September 2012, bersamaan dengan konferensi … Read more
1. Penggunaan Sistem MinerbaOne MinerbaOne adalah backbone sistem informasi digital single entry untuk pengajuan, evaluasi, pelaporan RKAB & pelaporan kegiatan usaha tambang. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai platform (MODI, EPNBP, MOMS) dan dipakai wajib mulai 1 Oktober 2025. 2. Peluang & Tantangan Pelaku Usaha
CNBC/Reuters – 08 Oktober 2025 — Kementerian ESDM resmi memperpendek masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun, melalui Permen ESDM No. 17/2025 yang berlaku 3 Oktober 2025. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kendali atas produksi mineral dan batubara agar lebih terukur dan menjaga stabilitas harga. Perusahaan wajib mengajukan RKAB … Read more
PERHIMPUNAN Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai koperasi yang ingin menggarap tambang mineral dan batubara menghadapi sejumlah tantangan. Wakil Ketua Umum Perhapi, Resvani, mengatakan sektor pertambangan merupakan industri padat modal dan padat teknologi sehingga tidak bisa dijalankan secara sederhana tanpa dukungan investor dan tenaga ahli berpengalaman. Menurut Resvani, investasi di sektor tambang tidak hanya mahal, tetapi juga berisiko … Read more
Perubahan regulasi di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia terus mengalami percepatan dan penyesuaian sejalan dengan dinamika global, kebutuhan nasional, serta tuntutan tata kelola yang lebih baik. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan hadirnya berbagai peraturan baru dan revisi signifikan di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri. Regulasi-regulasi ini memberikan dampak strategis … Read more
Pemerintah resmi membuka kesempatan bagi koperasi untuk mengelola sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dengan luas lahan hingga 2.500 hektar (ha). Lantas, apa kriteria koperasi yang bisa mendapatkan izin tersebut? Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengatakan pemerintah masih menyusun aturan teknis mengenai kriteria dan mekanisme pengajuan izin usaha pertambangan (IUP) bagi koperasi, termasuk aspek … Read more
DetikNews/Kontan – 10 Oktober 2025 — Kementerian ESDM telah membekukan 190 izin tambang karena kegagalan terkait jaminan reklamasi dan kepatuhan kuota produksi (RKAB). Progresnya berjalan lambat, karena baru 10-15 perusahaan yang izinnya dipulihkan. Perlu dicatat, asosiasi-asosiasi industri besar (IMA, APBI, APNI) telah mengonfirmasi bahwa anggota mereka tidak ada dalam daftar, yang mengindikasikan penindakan ini menargetkan … Read more
