Bisnis – 01 Oktober 2025 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 2026 penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) minerba kembali menjadi tahunan, setelah Permen ESDM terbaru diterbitkan pekan ini. Selama ini, RKAB berlaku tiga tahun melalui sistem e-RKAB. Perusahaan diwajibkan mengajukan RKAB terbaru melalui aplikasi MinerbaOne pada Oktober 2025. … Read more
Kontan – 07 Oktober 2025 — Pemerintah resmi menerbitkan PP No. 39 Tahun 2025 sebagai turunan UU No. 2/2025 Minerba, menggantikan PP No. 96/2021, dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Aturan ini memperluas partisipasi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan dalam kegiatan pertambangan dan hilirisasi. Melalui Pasal 26F, WIUP dapat diberikan secara prioritas … Read more
Studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan diatur dalam beberapa regulasi utama, terutama Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Studi ini wajib dilakukan sebelum tahap operasi produksi. 📘 Dasar Hukum Studi Kelayakan Pertambangan 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2021 2. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 3. Permen … Read more
Studi kelayakan merupakan tahap kritis dalam siklus hidup proyek pertambangan batubara di Indonesia. Keberadaan studi kelayakan tidak hanya wajib secara regulasi sebagai syarat peralihan dari tahap eksplorasi menuju operasi produksi, namun juga menjadi dasar semua perencanaan teknis, pengelolaan lingkup lingkungan, hingga proyeksi keekonomian tambang. Pemerintah telah mengatur secara rinci mengenai format, tata cara penyusunan, evaluasi, … Read more
Reklamasi tambang merupakan proses esensial yang wajib dilakukan oleh setiap entitas pertambangan untuk memastikan pemulihan dan fungsi lahan bekas tambang agar kembali optimal sesuai peruntukan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di tengah masifnya kegiatan pertambangan, baik mineral maupun batu bara di Indonesia, kebijakan reklamasi dan pascatambang telah menjadi perhatian utama pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat. Pentingnya … Read more
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen krusial dalam sistem perizinan lingkungan di Indonesia, khususnya untuk sektor yang berdampak besar seperti pertambangan batubara. Fungsi utama AMDAL adalah memastikan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada lingkungan telah melalui proses kajian, mitigasi, dan pemantauan lingkungan secara sistematis sebelum aktivitas dimulai. Sejalan dengan itu, … Read more
Dalam satu dekade terakhir, isu penutupan tambang di sektor pertambangan batubara Indonesia menjadi semakin krusial, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan akan transisi energi bersih. Penutupan tambang tidak sekadar soal menghentikan operasi produksi, melainkan melibatkan proses teknis dan administratif yang kompleks, serta berkaitan erat dengan aspek regulasi, lingkungan, ekonomi, sosial, … Read more
Industri pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring kebutuhan dunia akan mineral dan batu bara yang makin tinggi. Namun, pertumbuhan sektor ini diiringi oleh kompleksitas regulasi serta tuntutan akan praktik pertambangan yang profesional, berkelanjutan, dan taat hukum. Salah satu aspek krusial yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam operasi pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUJP … Read more
Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan dan Penjualan (disingkat IPP) merupakan komponen penting dalam tata kelola pertambangan Indonesia, di mana peran serta regulasi ketat menjadi landasan untuk memastikan aktivitas pengangkutan dan penjualan hasil tambang berlangsung secara legal, transparan, dan akuntabel. Industri pertambangan Indonesia memiliki dampak ekonomi yang vital, namun rentan terhadap praktik ilegal dan tata kelola … Read more
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan badan usaha koperasi sudah bisa mengelola tambang mineral dan batu bara (minerba), termasuk tambang rakyat. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, koperasi kini sudah bisa mengelola sektor tambang seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP Nomor 39/2025) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Ferry menuturkan, … Read more
