Regulasi

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Batubara Jenis Tertentu dan BatubaraUntuk Keperluan Tertentu

by

Peraturan Direktur jenderal Mineral dan Batubara no 480 K/30/DJB/2014 Harga Patokan Batubara (HPB) adalah harga patokan batubara untuk steam (thermal ) coal dan cooking (metallugircal) coal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada saat tertentu. Perusahaan adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan … Read more

PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM

by

DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 :   A.  UNDANG – UNDANG NO.11 TH 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan NO.  1 TH 1970 tentang Keselamatan Kerja NO. 32 TH 2002 tentang Pemerintahan Daerah  B.  PERATURAN PEMERINTAH  NO.32 TH 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Th 1967  NO.19 TH 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3     Pertambangan … Read more

Aset yang Wajib Dimiliki Pemegang IUP

by
Cara Gampang Check-in Offline PeduliLindungi, Berguna Saat Susah Sinyal

Pengaturan baru mengenai kepemilikan IUP pada UU 4 Tahun 2009 menjadi sangat ketat dibanding UU 11 Tahun 1967, hal ini disebabkan pemegang izin (KP) berada banyak pada para pihak yang tidak kompeten dalam pengusahaan pertambangan, dan bahkan ada yang memanfaatkan perizinan menjadi hanya komoditi dagang. Prinsipnya pemberian izin usaha pertambangan tersebut adalah kepada orang/perusahaan yang … Read more

Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Penambahan HPB

by

Biaya Penyesuaian Untuk Perhitungan Penambahan HPB Penjualan Batubara Secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight A. Biaya Angkutan A.1. Biaya Angkutan Tongkang (barge) No Wilayah Biaya Barging (USD/ton/mile) 1 Sumatera 0.05 2 Kalimantan Selatan 0.035 3 Kalimanatan Tengah 0.03 4 Kalimantan Timur 0.2 5 kalimanatan Barat 0.03 A.2. Biaya Angkut Kapal (Vessel) No Jenis … Read more

PROJECT AREA Ditinggal CUTI KTT

by

Video ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Sahabat “Dunia Tambang Kita” khususnya tentang prosedur yang harus ditempuh supaya kegiatan operasi tetap berjalan walaupun KTT definitif tidak berada di site, disaat KTT tidak hanya bertanggung jawab atas wilayah IUP tapi juga atas project area.

PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS (PERTEK) IZIN PINJAM PAKAIKAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

by

IUP Operasi Produksi Rencana Kerja dengan dilengkapi Peta Penggunaan Lahan dan Laporan Eksplorasi Detail Bukti Pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi/Operasi produksi/Royalty Dokumen Analisi Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dokumen dan Persetujuan/Pengesahan Studi Kelayakan Rencana Produksi dan Penjualan Rekomendasi Gubernur/Bupati Surat Pernyataan Belum Produksi untuk IUP Operasi Produksi Surat … Read more

Format / Pelaporan berdasarkan Kepmen ESDM 1806K/30/MEM/2018

by

A. Pembukaan (Halaman 1-7 / Download) B. Lampiran : 1. Format Penyusunan RKAB untuk : a. IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi : b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi : c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 2. Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk : 3. Format Laporan Berkala a. IUP … Read more

Tanda Batas Wilayah Tambang

by

Pertambangan mineral merupakan salah satu kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Mineral sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan untuk mengelolanya perlu mendapatkan izin dari pemerintah pusat/daerah. Berdasarkan Permen … Read more