Paradigma Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Pertambangan Indonesia 1 Landasan Filosofis dan Konstitusional Reklamasi Industri pertambangan batubara di Indonesia beroperasi di bawah mandat konstitusional yang ketat, yang menempatkan negara sebagai…
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2025. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma yang fundamental dalam tata kelola lingkungan pertambangan…
Tulisan ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja…
Pedoman Ujicoba Penggunaan Indeks Vegetasi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk Pemantauan Keberhasilan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara A. Definisi indeks vegetasi…
Dekonstruksi Persetujuan Teknis (Pertek) dalam Kerangka Regulasi Lingkungan 1. Definisi Yuridis dan Pergeseran Filosofi Pertek Sesuai PP No. 22 Tahun 2021 Persetujuan Teknis (Pertek) merupakan instrumen regulasi sentral dalam kerangka…
KONTEKS DAN OBJEK EVALUASI RKAB OPERASI PRODUKSI A. Latar Belakang dan Signifikansi RKAB Dalam arsitektur regulasi pertambangan di Indonesia, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan memegang peranan sentral. Dokumen…
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025, yang ditetapkan pada 23 Oktober 2025, menandai sebuah pergeseran fundamental dalam kerangka regulasi yang mengatur reklamasi dan pascatambang…
Dokumen Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan, yang merupakan Lampiran II dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, merepresentasikan sebuah kerangka kerja regulasi yang komprehensif dan terperinci…
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya Lampiran VI, menetapkan pedoman teknis yang komprehensif untuk pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pascaoperasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan…
Identifikasi Resmi dan Kedudukan Hukum Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 1827 K/30/MEM/2018, tertanggal 7 Mei 2018. Judul resminya adalah “Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan…
