Bloomberg/Bisnis – 30 Maret 2026 – Menunjukkan urgensi yang tinggi merespons dinamika global yang fluktuatif, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) virtual strategis bersama sejumlah menteri utama pada akhir pekan, Sabtu (28/3/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini, yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional, meletakkan dasar bagi pergeseran krusial di sektor energi dan pertambangan vital Indonesia, mulai dari relaksasi kuota produksi hingga tolok ukur harga.
Menindaklanjuti serangkaian rapat strategis tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah memfinalisasi kebijakan “relaksasi terukur” terkait rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) produksi batu bara dan nikel tahun 2026. Strategi ini merupakan putaran haluan yang signifikan dari rencana awal yang sebelumnya ingin membatasi produksi batu bara 2026 hanya di angka 600 juta ton—sebuah langkah yang semula dimaksudkan untuk mendongkrak harga dan mengonservasi cadangan. Namun, dengan krisis energi Timur Tengah yang terus berlanjut akibat perang Iran dan blokade efektif Selat Hormuz, realitas pasar telah bergeser drastis. Merefleksikan ketatnya pasokan global, harga acuan batu bara ICE Newcastle untuk kontrak April ’26 saat ini diperdagangkan jauh lebih tinggi di level US$ 146,00 per ton.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa meskipun kebutuhan dalam negeri tetap prioritas, produksi kini akan sangat responsif terhadap sinyal harga—menggenjot output selama periode harga tinggi untuk menangkap penerimaan negara dan hanya akan melakukan penyesuaian turun jika permintaan melemah. Konsekuensinya, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa per 27 Maret 2026, pihaknya telah menyetujui ~580 RKAB untuk perusahaan pertambangan batu bara, mewakili ~580 juta ton produksi yang disetujui. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, mencatat bahwa persetujuan batu bara “hampir rampung,” yang secara efektif menganulir rencana pemangkasan awal. Untuk nikel, persetujuan produksi RKAB telah melampaui 150 juta ton, mendekati target dasar 270 juta ton.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menginstruksikan kabinetnya untuk mengamankan sumber-sumber pendapatan baru negara dari sektor mineral. Merespons hal tersebut, Bahlil mengumumkan bahwa pemerintah akan secara resmi menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel untuk mencegah penjualan dengan harga rendah. Secara bersamaan, Indonesia sedang memfinalisasi formula baru untuk menerapkan pajak ekspor pada produk hilirisasi nikel, khususnya menargetkan Nickel Pig Iron (NPI) dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), sebagai arus pendapatan alternatif utama. Namun, pemerintah akan menerapkan kehati-hatian terkait pajak ekspor batu bara karena standar kalori yang bervariasi memerlukan analisis yang lebih terperinci.
