Kontan – 26 Februari 2026 – Ketidakpastian penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan target produksi yang dipangkas tajam menjadi 600 juta ton mulai memicu guncangan hebat di sisi hilir operasional tambang. Ketua Umum APBI, Priyadi, menyoroti bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakpastian iklim investasi yang serius, mengingat dampaknya tidak hanya berhenti di pemilik izin tambang (IUP), tetapi merembet langsung ke ekosistem pendukung yang lebih luas. Pelaku usaha kini dalam posisi menunggu dengan cemas, berharap pemerintah dapat mengembalikan kuota ke level normal demi menjaga stabilitas operasional yang sudah terbangun.
Sektor yang paling rentan terpukul adalah jasa pertambangan (mining services), yang secara faktual mengerjakan 85–90% aktivitas fisik di lapangan. Direktur Eksekutif ASPINDO, Bambang Tjahjono, memperingatkan ancaman gelombang alat berat mangkrak (idle) yang berpotensi menghancurkan arus kas perusahaan. Hal ini menjadi bom waktu finansial karena mayoritas alat berat diadakan melalui skema leasing (sewa guna usaha), di mana kewajiban pembayaran utang ke bank tetap berjalan meski alat tidak berproduksi. Jika kondisi idle ini berkepanjangan, langkah efisiensi berupa merumahkan karyawan hingga PHK permanen menjadi opsi pahit yang tak terelakkan.
Efek domino ini juga menghantam sektor logistik laut secara spesifik. Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah menghitung bahwa hilangnya volume produksi sebesar 190 juta ton (dari realisasi tahun lalu 790 juta ton) akan membuat sekitar 661 unit tug boat dan 26 unit tongkang (barge) berhenti beroperasi. Sekretaris Umum DPP INSA, Darmansyah Tanamas, menekankan bahwa kapal tidak bisa semudah taksi berpindah ke industri lain. Mengingat 70–80% pendanaan armada berasal dari perbankan, mangkraknya ratusan kapal ini membawa risiko sistemik berupa kredit macet yang akan mengguncang ekosistem pembiayaan maritim nasional.
