Reuters/Bloomberg/Argus – 17 Maret 2026 – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan koalisi AS-Israel secara drastis mengubah lanskap pasar energi global, memicu efek substitusi masif yang berpotensi mendorong harga batu bara menuju US$200 per ton. Lumpuhnya Selat Hormuz dan terhentinya fasilitas LNG Qatar akibat serangan drone—yang menghilangkan 20% pasokan global—membuat harga LNG Asia meroket 116% menjadi US$22,50 per mmBtu. Krisis pasokan ini memaksa berbagai negara besar beralih kembali ke energi alternatif yang lebih murah. Alhasil, kontrak batu bara ICE Newcastle (Apr ’26) sempat menyentuh level tertinggi US$150 per ton sebelum sedikit terkoreksi ke kisaran US$135,00. Analis BRI Sekuritas memperkirakan bahwa jika gangguan ini berkepanjangan, permintaan batu bara global dapat melonjak lebih dari 180 juta ton (>2,1% dari permintaan global), yang berpotensi mengerek harga ke kisaran US$200–US$250 per ton.
Dampak krisis ini sangat terasa di kawasan Asia. Korea Selatan menetapkan status siaga energi dengan mencabut batas operasional PLTU batu baranya, mengizinkan utilisasi hingga 80% dari kapasitas terpasang, serta memaksimalkan output nuklir guna menyiasati ketergantungan pada LNG (20%) dan minyak (70%) dari Timur Tengah. Di sisi lain, Vietnam—yang mencetak rekor impor 65,43 juta ton tahun lalu—kini tengah meninjau ulang ketahanan stok batu baranya menjelang musim kemarau dan ancaman El Nino, seraya mencari pasokan alternatif di tengah ketatnya kargo dari Indonesia. Pergeseran ini menegaskan sebuah realitas: terlepas dari kampanye transisi energi hijau, negara-negara ekonomi raksasa masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, di mana batu bara masing-masing menyumbang 58% dan 59,3% dari total bauran energi di China dan India.
Sebagai pemasok 43% (514 juta ton) dari total perdagangan batu bara lintas laut dunia, Indonesia sejatinya berada di posisi strategis untuk meraup untung dari lonjakan permintaan ini, yang menjadi katalis positif bagi emiten raksasa seperti PTBA, Adaro AADI, dan ITMG. Namun, berkah ini juga dibayangi tantangan ganda. Rencana pemerintah memangkas kuota produksi nasional dari 790 juta ton (2025) menjadi 600 juta ton tahun ini membatasi ruang gerak ekspor pengusaha. Lebih jauh lagi, para analis memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia (WTI melesat 47% sejak akhir Februari) dapat membebani APBN secara signifikan melalui pembengkakan subsidi BBM dan biaya logistik, yang pada akhirnya bisa menggerus keuntungan ekonomi dari reli harga batu bara tersebut.
