Argus – Maret 2026 – Bersiap menghadapi gelombang panas musim panas yang ekstrem, pemerintah India telah mengaktifkan Pasal 11 dari Undang-Undang Kelistrikan, memerintahkan perusahaan utilitas swasta Tata Power untuk menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara impor Mundra berkapasitas 4GW di Gujarat. Otoritas Kelistrikan Pusat memproyeksikan potensi defisit daya puncak sebesar 10-12GW pada musim panas ini, yang mendorong pemerintah mewajibkan fasilitas batu bara impor untuk memaksimalkan output-nya. Arahan preventif ini turun di tengah melonjaknya harga batu bara internasional dan biaya angkut akibat konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung, demi menjamin stabilitas jaringan listrik meskipun India saat ini menyimpan rekor stok batu bara domestik hampir sebesar 220 juta ton.
PLTU Mundra, yang membutuhkan 10,5 juta hingga 11,5 juta ton batu bara impor setiap tahunnya, sebelumnya berstatus offline menyusul penghentian pemeliharaan yang berkepanjangan tahun lalu. Fasilitas ini secara historis terus merugi akibat perubahan regulasi Indonesia yang mewajibkan pemasok batu bara menjual dengan harga patokan, yang pada akhirnya menghancurkan asumsi penetapan harga jangka panjang Tata Power. Namun, sebuah terobosan baru-baru ini berpeluang menyelamatkan pabrik tersebut: pemerintah Gujarat menyetujui perjanjian tarif tambahan yang memungkinkan perusahaan utilitas itu meneruskan (pass-through) beban lonjakan biaya bahan bakar impor kepada konsumen. Meski kapasitas PLTU batu bara impor India mencapai 18,7GW (mewakili sekitar 9% dari kapasitas berbasis batu bara dan 4% dari total kapasitas terpasang), manuver pengaktifan kembali yang terarah ini menjadi langkah krusial untuk mengamankan lonjakan permintaan listrik di tengah lanskap energi global yang bergejolak.
